Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, MS., menyampaikan bahwa pangan lokal merupakan jawaban bagi Indonesia dalam membangun kedaulatan pangan.

“Jadi, kita tidaklah lagi bicara kemungkinan (pangan lokal dalam kedaulatan lalu ketahanan pangan). Itu (pangan lokal) justru jawaban bagaimana kita sanggup berdaulat pangan,” ujar Andreas saat dihubungi ANTARA dalam Jakarta, Senin.

Meskipun begitu, kata dia melanjutkan, penduduk pada area Tanah Air belum sepenuhnya mengonsumsi pangan lokal sebagai pangan pokok. Menurut dia, rakyat cenderung mengonsumsi pangan lokal sebagai camilan. 

Andreas mengatakan warga Indonesia justru menggunakan gandum yang digunakan mana diperoleh dari impor sebagai pangan pokok.

“Penggunaan pangan lokal sebatas camilan, umbi-umbian singkong, ataupun yang digunakan lain dijadikan camilan, bukan pangan pokok. Di Papua, dulu sagu sebagai pangan pokok, sekarang sudah enggak ada,” kata pengamat pertanian itu.

Oleh sebab itu, menurut Andreas, ke depannya perlu ada political will atau kemauan urusan kebijakan pemerintah dari pembuat kebijakan dalam menggerakkan pengaplikasian pangan lokal sebagai pangan pokok. Contohnya, pemerintah dapat menimbulkan kebijakan optimalisasi anggaran seperti pada Kementerian Pertanian untuk pengembangan item pangan lokal.

Dia menekankan sudah saatnya pengembangan pangan lokal bukan hanya saja sekali sebatas wacana ataupun kampanye lalu tindakan seremonial seperti menyetorkan padi lalu sorgum.

Sementara itu, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi berpendapat untuk membangun kedaulatan serta ketahanan pangan pada Indonesia, pemerintah perlu mengupayakan produktivitas pengolahan pangan lokal dengan mengedepankan pemakaian bibit unggul serta juga teknologi pertanian.
Dia memperlihatkan melalui pemanfaatan teknologi pertanian, pangan lokal Indonesia, yakni singkong dapat diolah menjadi pangan bergizi tinggi seperti tepung modified cassava flour (mocaf).

Sejalan dengan itu, Azizah pun merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia membuka diri terhadap investasi modal lalu juga menghasilkan regulasi yang dimaksud mana memfasilitasi perkembangan perekonomian di dalam dalam bidang pertanian itu demi mempercepat adopsi teknologi pertanian di dalam area Indonesia.

“Harapannya, adopsi teknologi sebagai salah satu cara meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia," kata Azizah.